Akar konsep poros maritim dunia yaitu Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, adalah doktrin geopolitik yang akan membawa kejayaan
bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa Indonesia
telah memiliki pemahaman mendalam terhadap geopolitik. Hal itu akan membawa kesadaran kepada bangsa
dan rakyat Indonesia bahwa masa depan
dunia berada di kawasan Pasifik. Pimpinan bangsa ini telah mengeluarkan doktrin
politik luar negerinya yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terkandung tujuan
agar bangsa Indonesia menjadi bangsa
yang dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Seluruh alur pelayaran dunia yang melalui
jalur strategis di wilayah perairan Negara Indonesia akan dipergunakan sebagai
pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis bangsa Indonesia. Doktrin maritime
yang telah digulirkan , justru akan membawa suatu perubahan maneuver politik bangsa Indonesia, yang akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang jaya dilautan. Para pemimpin bangsa Indonesia sangat memahami
pengalaman sejarah Indonesia pada periode 1955-1960 -an pada saat bapak Presiden
Sukarno membawa doktrin kejayaan di laut sebagai doktrin yang akan membawa
kejayaan bangsa Indonesia. Periode yang
dimaksud diatas adalah periode
kepemimpinan Presiden Sukarno di masa keemasannya. Dalam buku yang berjudul "Indonesia Negara Maritim" karya
Laksamana Muda (pur) Wahyono Suroto Kusumoprojo (2007), Sukarno pernah
mengatakan, untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi
bangsa bahari. Bahkan presiden RI pertama Ir. Sukarno
pernah membacakan sebuah puisi yang berisikan tentang kejayaan bangsa pelaut
pada saat pidato peresmian Institut
Angkatan Laut pada tahun 1953 yang berjudul "Jadilah Bangsa Pelaut!" Berikut puisi bapak Presiden Ir.Sukarno antara
lain adalah sebagai berikut: “Usahakanlah
agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa
pelaut yang mempunyai armada militer,
bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang
lautan itu sendiri”. Berikut salah seorang Pati TNI –AL adalah Laksda Wahyono Suroto Kusumoprojo, beliau adalah salah satu saksi tentang kesungguhan Presiden Sukarno untuk mewujudkan doktrin kejayaan bangsa Indonesia di laut. Bapak Wahyono adalah angkatan IX Akademi Angkatan Laut Indonesia yang dilantik oleh Presiden Ir.Sukarno di geladak apel Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya pada tanggal 17 Juli 1962. Buku yang beliau tulis adalah tentang hasil studi dan pengalaman 32 tahun selama berdinas di angkatan laut yang menurut bapak Wahyono bahwa angkatan laut RI adalah angkatan laut yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Data terakhir Food and Agriculture Organization (FAO) (2012) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Untuk perikanan tangkap Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.
bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang
lautan itu sendiri”. Berikut salah seorang Pati TNI –AL adalah Laksda Wahyono Suroto Kusumoprojo, beliau adalah salah satu saksi tentang kesungguhan Presiden Sukarno untuk mewujudkan doktrin kejayaan bangsa Indonesia di laut. Bapak Wahyono adalah angkatan IX Akademi Angkatan Laut Indonesia yang dilantik oleh Presiden Ir.Sukarno di geladak apel Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya pada tanggal 17 Juli 1962. Buku yang beliau tulis adalah tentang hasil studi dan pengalaman 32 tahun selama berdinas di angkatan laut yang menurut bapak Wahyono bahwa angkatan laut RI adalah angkatan laut yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Data terakhir Food and Agriculture Organization (FAO) (2012) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Untuk perikanan tangkap Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.
Berikut tentang “Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis
Pacem Para Bellum"
Prinsip Si Vis Pacem Para Bellum yang
diadopsi dari Bahasa Latin memiliki yang pemahaman bahwa ‘Jika menginginkan
perdamaian, maka harus siap perang’. Prinsip yang ditelurkan oleh Flavius
Vegetius Renatus ini sepertinya harus benar-benar dipahami, jika ingin
menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Namun, sebelum melangkah lebih jauh bagaimana
cara untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia, sejumlah pihak
mengingatkan untuk mengenal konstelasi geopolitik Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, negara kepulauan dengan jumlah 17.499 pulau. 2(Dua) samudera dua benua yang mengapit wilayah Negara Indonesia yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Adapun, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81 ribu kilometer. Luas perairan itu meliputi perairan kepulauan, laut territorial dan zona economic eksklusive (ZEE). Lalu, bagaimana korelasi antara poros maritim dunia dengan prinsip tersebut? Apakah Indonesia harus siap berperang dengan negara lain? Sementara kunci utama dari sebuah peperangan adalah kekuatan ekonomi sebuah negara untuk membangun alutsista pertahanan mereka. Kondisi geopolitik bangsa Indonesia menurut para pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, bahwa kawasan perairan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam poros maritim dunia. Hal itu dilihat dari kompetensi jalur laut yang dimiliki negara-negara di kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 39 selat yang memiliki keterkaitan dengan selat lain di kawasan Asia. Dari jumlah tersebut, menurut pernyataan beliau, ada sejumlah selat yang dianggap sebagai lokasi strategis jalur pelayaran. “Dengan kepemilikan selat yang banyak, dan beberapa sangat startegi maka kita jadi barometer kawasan dan kunci stabilitas kawasan, kunci stabilitator kawasan. Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio mengatakan, Indonesia memiliki empat dari sembilanchoke point yang ada di dunia. Choke point merupakan istilah di dunia militer yang mengacu pada kondisi geografis suatu wilayah yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Empatchoke point yang dimaksud di sini adalah Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. Keempat selat itu sering dijadikan sebagai jalur pelayaran internasional. Dalam Piagam Hukum Laut PBB (United Nation Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), harus dipahami bahwa prinsip negara kepulauan yang dianut Indonesia, memiliki konsekuensi besar terhadap sistem pertahanan yang harus dibangun. Penetrasi Tiongkok dan pembangunan pangkalan militer AS. Kemudian pada saat acara seminar bertajuk "Menerjemahkan Gagasan Poros Maritim" di Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (9/10/2014), bapak Marsetio menekankan, bahwa TNI berperan penting dalam bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Pasalnya, di wilayah itu kerap terjadi konflik antar negara. Indonesia memiliki persoalan tapal batas dengan sepuluh negara yang berada di sekitarnya, yaitu Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Dari sepuluh negara itu, baru dengan Singapura persoalan tapal batas itu selesai. “Indonesia memiliki kondisi geopolitik, geostrategi dan demografi yang cukup dan juga SDA. Kenapa potensi konflik kita terletak pada masalah perbatasan, karena disana terletak SDA (sumber daya alam) kita yang belum dikelola secara utuh,” kata pak Marsetio. Persoalannya adalah selain berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga berada di tengah-tengah US Pacific Development. Amerika Serikat kini memiliki sejumlah pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.
pak Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, melihat upaya pembangunan itu, Tiongkok tak akan tinggal diam. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah memulai pembangunan ekonomi dan militer berbasis maritim. Connie memprediksi, penguasaan Tiongkok atas wilayah laut akan semakin meningkat pada tahun 2050 yang akan datang. “Pertanyaaanya mau dibawa kemana itu semua, sebab semua akan lewat perairan indonesia. Kita tidak bisa melarang tapi batasan-batasan itu bisa dilindungi,” kata pak Connie Rahakundini Bakrie.
Sebagai negara regulator, Indonesia memiliki hak untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang ada di wilayahnya. Hal itu sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam UNCLOS tersebut. Selain itu, Indonesia juga berhak melakukan pencegahan, pengaturan, pengendalian pencemaran, minyak dan bahan beracun. Pak Connie Rahakundini Bakrie pun mengingatkan, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang wilayah lautannya masih sehat jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas lautan yang sama. Sehingga, Indonesia memerlukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kuat untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negaranya. Poros maritim dunia dan tol laut
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan, Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa pemerintahannya telah memiliki 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa Cita itu adalah bahwa Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. “Perlindungan itu melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepada kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pada saat acara diskusi di Universitas Nasional, Jakarta.
Poin 1 (pertama) Nawa Cita itu sepertinya menjadi trigger konsep poros maritim dunia yang ingin dibangun mendatang. Di samping, penekanan terhadap Tri Matra yang mengacu pada pembangunan ketiga angkatan yang terdapat di dalam TNI, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan membangun kebijakan Tol Laut.
Pakar hukum internasional, bapak Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa, bukan perkara mudah untuk mengalihkan paradigma masyarakat Indonesia dari darat dan udara sentris ke laut. Beliau mengatakan, pemerintahan yang akan datang perlu menyiapkan sebuah road map panjang untuk mengubah paradigma masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga sebuah kementerian koordiantor yang bertugas untuk mengeksekusi road map serta merencanakan anggaran sesuai dengan target yang hendak dicapai.
“Menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia memerlukan anggaran yang besar. Sebetulnya ada banyak yang harus dibenahi dan disiapkan. Tidak cukup pembangunan poros maritime dunia dalam waktu singkat,” kata dia, dalam seminar di Lemhanas.
Pak Hikmahanto menenkankan, pentingnya pembangunan infrastruktur serta pondasi keamanan Tol Laut. Pemerintah, kata dia, juga perlu memperhatikan pembangunan armada perang laut terutama untuk melindungi jalur pelayaran Tol Laut itu serta nelayan Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K. Logam mengungkapkan, untuk membangun negara maritim yang kuat, maka diperlukan industri pelayaran dan galangan kapal yang kuat pula. Namun, ia melihat, bahwa industri galangan kapal dalam negeri masih menghadapi problem klasik yang cukup rumit.
Ia mengatakan, pertumbuhan kapal yang dibeli oleh perusahaan pelayaran Indonesia mencapai delapan ribu unit. Dari jumlah tersebut, hanya 10 persen saja yang dibeli dari industri galangan kapal dalam negeri. Para pemilik industri pelayaran kerap mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan jika ingin membeli kapal produk dalam negeri, meski secara mutu dan kualitas sama dengan produk luar negeri.
Padahal galangan dalam negeri bisa bangun galangan berkualitas jika semua itu ditiadakan. Beliau meminta Menkeu membebaskan pajak. Jika itu diwujudkan berapa devisa yang diselamatkan, sebab kita impor kapal hingga triliunan rupiah," kata Eddy K. Logam.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto meminta agar membahas secara mendalam konsep Tol Laut itu. Ia mengingatkan, jangan sampai program andalan itu justru akan tumpang tindih dengan program yang sudah ada. "Tol Laut yang dimaksud apa? Pemerintah sebelumnya juga sudah melakukan short sea shipping," ujarnya. Selain itu, ia meminta agar pemerintah konsisten dengan apa yang dijanjikan. Menurut dia, beberapa waktu lalu Jokowi pernah menyatakan ingin membangun industri galangan kapal yang mampu membuat kapal berkapasitas 3.000 twenty-foot equivalent unit (TEUs). Belakangan, Jokowi justru menganulir pernyataannya dan berencana membangun perusahaan galangan kapal berkapasitas 1.500 TEUs. “Padahal di dalam negeri sudah ada industri yang bisa membuat kapal berkapasitas 1.700 TEUs,” kata Carmelita. Dani Prabowo“Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum"
Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, negara kepulauan dengan jumlah 17.499 pulau. 2(Dua) samudera dua benua yang mengapit wilayah Negara Indonesia yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Adapun, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81 ribu kilometer. Luas perairan itu meliputi perairan kepulauan, laut territorial dan zona economic eksklusive (ZEE). Lalu, bagaimana korelasi antara poros maritim dunia dengan prinsip tersebut? Apakah Indonesia harus siap berperang dengan negara lain? Sementara kunci utama dari sebuah peperangan adalah kekuatan ekonomi sebuah negara untuk membangun alutsista pertahanan mereka. Kondisi geopolitik bangsa Indonesia menurut para pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, bahwa kawasan perairan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam poros maritim dunia. Hal itu dilihat dari kompetensi jalur laut yang dimiliki negara-negara di kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 39 selat yang memiliki keterkaitan dengan selat lain di kawasan Asia. Dari jumlah tersebut, menurut pernyataan beliau, ada sejumlah selat yang dianggap sebagai lokasi strategis jalur pelayaran. “Dengan kepemilikan selat yang banyak, dan beberapa sangat startegi maka kita jadi barometer kawasan dan kunci stabilitas kawasan, kunci stabilitator kawasan. Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio mengatakan, Indonesia memiliki empat dari sembilanchoke point yang ada di dunia. Choke point merupakan istilah di dunia militer yang mengacu pada kondisi geografis suatu wilayah yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Empatchoke point yang dimaksud di sini adalah Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. Keempat selat itu sering dijadikan sebagai jalur pelayaran internasional. Dalam Piagam Hukum Laut PBB (United Nation Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), harus dipahami bahwa prinsip negara kepulauan yang dianut Indonesia, memiliki konsekuensi besar terhadap sistem pertahanan yang harus dibangun. Penetrasi Tiongkok dan pembangunan pangkalan militer AS. Kemudian pada saat acara seminar bertajuk "Menerjemahkan Gagasan Poros Maritim" di Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (9/10/2014), bapak Marsetio menekankan, bahwa TNI berperan penting dalam bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Pasalnya, di wilayah itu kerap terjadi konflik antar negara. Indonesia memiliki persoalan tapal batas dengan sepuluh negara yang berada di sekitarnya, yaitu Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Dari sepuluh negara itu, baru dengan Singapura persoalan tapal batas itu selesai. “Indonesia memiliki kondisi geopolitik, geostrategi dan demografi yang cukup dan juga SDA. Kenapa potensi konflik kita terletak pada masalah perbatasan, karena disana terletak SDA (sumber daya alam) kita yang belum dikelola secara utuh,” kata pak Marsetio. Persoalannya adalah selain berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga berada di tengah-tengah US Pacific Development. Amerika Serikat kini memiliki sejumlah pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.
pak Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, melihat upaya pembangunan itu, Tiongkok tak akan tinggal diam. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah memulai pembangunan ekonomi dan militer berbasis maritim. Connie memprediksi, penguasaan Tiongkok atas wilayah laut akan semakin meningkat pada tahun 2050 yang akan datang. “Pertanyaaanya mau dibawa kemana itu semua, sebab semua akan lewat perairan indonesia. Kita tidak bisa melarang tapi batasan-batasan itu bisa dilindungi,” kata pak Connie Rahakundini Bakrie.
Sebagai negara regulator, Indonesia memiliki hak untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang ada di wilayahnya. Hal itu sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam UNCLOS tersebut. Selain itu, Indonesia juga berhak melakukan pencegahan, pengaturan, pengendalian pencemaran, minyak dan bahan beracun. Pak Connie Rahakundini Bakrie pun mengingatkan, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang wilayah lautannya masih sehat jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas lautan yang sama. Sehingga, Indonesia memerlukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kuat untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negaranya. Poros maritim dunia dan tol laut
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan, Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa pemerintahannya telah memiliki 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa Cita itu adalah bahwa Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. “Perlindungan itu melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepada kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pada saat acara diskusi di Universitas Nasional, Jakarta.
Poin 1 (pertama) Nawa Cita itu sepertinya menjadi trigger konsep poros maritim dunia yang ingin dibangun mendatang. Di samping, penekanan terhadap Tri Matra yang mengacu pada pembangunan ketiga angkatan yang terdapat di dalam TNI, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan membangun kebijakan Tol Laut.
Pakar hukum internasional, bapak Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa, bukan perkara mudah untuk mengalihkan paradigma masyarakat Indonesia dari darat dan udara sentris ke laut. Beliau mengatakan, pemerintahan yang akan datang perlu menyiapkan sebuah road map panjang untuk mengubah paradigma masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga sebuah kementerian koordiantor yang bertugas untuk mengeksekusi road map serta merencanakan anggaran sesuai dengan target yang hendak dicapai.
“Menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia memerlukan anggaran yang besar. Sebetulnya ada banyak yang harus dibenahi dan disiapkan. Tidak cukup pembangunan poros maritime dunia dalam waktu singkat,” kata dia, dalam seminar di Lemhanas.
Pak Hikmahanto menenkankan, pentingnya pembangunan infrastruktur serta pondasi keamanan Tol Laut. Pemerintah, kata dia, juga perlu memperhatikan pembangunan armada perang laut terutama untuk melindungi jalur pelayaran Tol Laut itu serta nelayan Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K. Logam mengungkapkan, untuk membangun negara maritim yang kuat, maka diperlukan industri pelayaran dan galangan kapal yang kuat pula. Namun, ia melihat, bahwa industri galangan kapal dalam negeri masih menghadapi problem klasik yang cukup rumit.
Ia mengatakan, pertumbuhan kapal yang dibeli oleh perusahaan pelayaran Indonesia mencapai delapan ribu unit. Dari jumlah tersebut, hanya 10 persen saja yang dibeli dari industri galangan kapal dalam negeri. Para pemilik industri pelayaran kerap mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan jika ingin membeli kapal produk dalam negeri, meski secara mutu dan kualitas sama dengan produk luar negeri.
Padahal galangan dalam negeri bisa bangun galangan berkualitas jika semua itu ditiadakan. Beliau meminta Menkeu membebaskan pajak. Jika itu diwujudkan berapa devisa yang diselamatkan, sebab kita impor kapal hingga triliunan rupiah," kata Eddy K. Logam.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto meminta agar membahas secara mendalam konsep Tol Laut itu. Ia mengingatkan, jangan sampai program andalan itu justru akan tumpang tindih dengan program yang sudah ada. "Tol Laut yang dimaksud apa? Pemerintah sebelumnya juga sudah melakukan short sea shipping," ujarnya. Selain itu, ia meminta agar pemerintah konsisten dengan apa yang dijanjikan. Menurut dia, beberapa waktu lalu Jokowi pernah menyatakan ingin membangun industri galangan kapal yang mampu membuat kapal berkapasitas 3.000 twenty-foot equivalent unit (TEUs). Belakangan, Jokowi justru menganulir pernyataannya dan berencana membangun perusahaan galangan kapal berkapasitas 1.500 TEUs. “Padahal di dalam negeri sudah ada industri yang bisa membuat kapal berkapasitas 1.700 TEUs,” kata Carmelita. Dani Prabowo“Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum"
9(Sembilan) agenda prioritas program Nawacita Berikut inti adalah
sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar
negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan
pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia
Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program
"Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan
mendorong land reform dan program
kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun
murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan
penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek
pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek
pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai
patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam
kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan
ruang-ruang dialog antarwarga.
Sembilan program itu disebut Nawa Cita.
Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju
Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan.
JAKARTA,
(PRLM). Konsep poros maritim dunia, mengandung dimensi internasional, regional
dan domestik, serta mencakup multisektoral dan kepentingan. Konsep poros maritim dunia ini menimbulkan
kekhawatiran, kebijakan maritim Indonesia bakal menjadi pelengkap konsep besar
Jalur Sutra Maritim (JSM) dari negara Tiongkok," kata Direktur Archipelago
Solidarity (Arso) Foundation, Angelina Pattiasina saat membuka diskusi bertema
'Kemandirian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia' di Jakarta, Kamis
(13/11/2014). Diskusi menghadirkan pembicara Victor Nikijuluw, Dekan Fakultas
Ekonomi di Ukrida, dan Direktur Peneliti Laut Dalam dari LIPI Ambon, Augy
Syahaliatuah.
Kedua
pakar tersebut sama berpendapat potensi sumber daya alam laut di kawasan timur
sangat luar biasa dan ini dibuktikan dari banyak hasil penelitian dari ahli
kelautan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Eropa.
Dalam
pebukaannya Angelina Pattiasina menegaskan, konsep JSM ini sangat strategis dan
diperkirakan akan tetap diwujudkan kalau melihat keseriusan dari Negara
Tiongkok dalam mengkampanye gagasan JSM tersebut. Situasi ini melahirkan
pertanyaan, apa keuntungan Indonesia jika terlibat dalam JSM ini, ujar mantan
anggota DPR dari FPDI Perjuangan itu.
"Semestinya,
kalau konsisten Indonesia menjadi pemain utama dalam bidang maritim, karena
memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi poros maritim. Untuk itu,
membiarkan Indonesia menjadi bagian dari JSM akan sangat berpotensi untuk
bergesekan dengan aspek kedaulatan," ujar Angelina.
Apalagi,
jika peran Indonesia hanya menjadi
penari di genderang yang ditabuh oleh pihak lain. Sebagai bangsa merdeka, tentu
Pemerintahan sekarang akan menyadari dan
akan menghindari hal seperti itu.
"Jadi,
tantangan pemerintahan saat ini, adalah
bagaimana melahirkan 1(satu) konsep yang menaikkan daya tawar Indonesia di mata
dunia dalam bidang maritim, karena memang Indonesia secara lahiriah sudah berada
di poros maritim," kata Angelina. Setidaknya,
menurut Angelina ada3( tiga) fakta yang
patut menjadi acuan penting dan menjadi peluang besar dalam upaya pengembangan
maritim. Pertama, keberadaan sebagai Negara Kepulauan menjadikan Indonesia
sebagai surga Biodiversity terbesar dunia. "Indonesia patut berbangga
karena merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau,"
tambah Angelina.
Kedua,
sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan dan mengandung posisi
strategis, baik dari aspek pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, social,
budaya, dan lingkungan. Selain itu, Indonesia berada di persimpangan dunia, di
antara dua benua dan dua samudera. "Letak strategis ini menjadikan
Indonesia penting bagi Negara manapun yang hendak membangun hubungan
intemasional dan regional," terangnya.
Ketiga,
Indonesia bukan hanya diapit dua samudera dan dua benua, tetapi juga berbatasan
dengan 10 negara. HaI ini, berarti ada 10 negara yang mengelilingi Indonesia,
mulai dari Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filifina, Paiau,
Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.
Dengan
kenyataan seperti ini, pemerintahan sekarang sudah tepat dan seharusnya untuk
mengusung gagasan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. "Tapi,
sejauh ini belum kelihatan seperti apa konsep poros maritim dunia yang
diinginkan. Jika hendak menjadi pemain utama maritim, maka tiada jalan Iain
kecuali mencari alternatif Iain selain JSM," tegas Angelina.
Selama
ini, ada tawaran menarik untuk menjadikan Jalur Rempah Maritim (JRM) sebagai
acuan dalam membangun poros maritim. Apalagi, jalur ini terbukti pemah
digunakan untuk mengontrol ekonomi dunia.
Tentu
saat ini, tidak lagi relevan untuk sekadar berdagang rempah, seperti Tiongkok
tidak akan menggunakan JSM untuk berdagang sutera. Tetapi, jalur rempah akan
memandu Indonesia untuk mencapai Negara lain yang memiliki hubungan perdagangan
secara historis" ucapSjafri Ali/A-108.
APA ITU POROS MARITIM?
·
apa itu poros maritim? ini konsep
keunggulan geo strategis berbasis kekayaan bahari. jalesveva jayamahe. di laut
kita jaya!. indonesia negara maritim
terbesar di dunia. sektor kelautan bisa menghasilkan seperempat APBN setara
lima ratus triliun. namun belum dikelola dengan baik dan optimal. harus
dibangun armada dan keterampilan serta sentra industri pengolahan dan
perdagangan berbasis komunitas kelautan di sedikitnya sepuluh wilayah (zona)
maritim.
·
peran utama pemerintah adalah keberpihakan - pengarusutamaan -
pada industri bahari melalui: akses modal untuk modernisasi, pendidikan sumber
daya manusia dan investasi infrastruktur mandiri. seluruh kemampuan sebenarnya
sudah kita kuasai. perubahan kebijakan dan regulasi hingga ke daerah dalam
kerangka otonomi harus dilakukan terlebih dahulu. agar terjadi sinergi,
kekompakan untuk mewujudkan cita-cita bersama. yang terpenting adalah bahwa keuntungan
terbesar itu harus bersirkulasi di daerah bukan lari ke pusat seperti selama
ini terjadi. sehingga daerah memiliki modal untuk turut menata sumber daya.
·
instrumen lain untuk mewujudkan ini, yang harus dilakukan
secara intensif - memanfaatkan teknologi pertahanan - adalah komitmen
memperkuat kapasitas dan kemampuan deteksi serta penindakan di lautan untuk
menegakkan kedaulatan maritim - memberantas aksi perompak, pencurian ikan,
perusakan terumbu karang, wisata bahari liar, illegal logging dan human trafficking
hingga penyelundupan yang setiap tahun telah merugikan negara hingga 300
triliun. bila ini berhasil diselamatkan, maka negara punya modal untuk proses
lainnya.
·
lalu tol laut? ini adalah bagian dari poros maritim. tol (tax
on location) diterapkan pada jalur laut kita yang akan menjadi penghubung (hub)
pelayaran, perdagangan, arus keluar masuk barang dan manusia di kawasan asia
khususnya ASEAN. ada sejumlah pelabuhan deep sea port dikembangkan sebagai
pintu export dan import - antara lain yang sekarang sedang dibangun melalui
konsep pendulum nusantara di medan, batam, jakarta, surabaya, makassar, sorong
- dilengkapi dengan kawasan pergudangan, bongkar muat serta pusat distribusi
domestik modern berbasis IT management - single gateway - untuk kepabeanan dan
keimigrasian. setiap port didukung oleh sepuluh pelabuhan lain disekitarnya dan
sentra industri kelautan.
·
di darat infrastruktur ini diintegrasikan dengan moda
transportasi massal: double track railway, highway atas laut khusus untuk
distribusi logistik dalam wilayah ke pedalaman maupun antar wilayah yang
berdekatan serta akses ke bandara untuk kombinasi angkutan lintas udara
khususnya jenis perintis. prioritas pembangunan jalur mengikuti dinamika
pertumbuhan potensi dan komoditas unggulan setempat.
·
kritik konsep tol laut datang dari operator ekspedisi laut dan
pakar logistik. alasan utamanya keseimbangan payload (cargo). karena arus
komoditas cenderung satu arah dari barat ke timur saja dengan jenis muatan yang
berbeda. contoh: sembako dari jakarta ke sorong diangkut dengan kapal cargo
besar. saat kembali: kosong. tak ada komoditas dalam volume yang setara dari
timur ke barat. dari sorong ke jakarta didominasi oleh orang (penumpang) bukan
barang, tentu saja tidak dapat diangkut dengan kapal cargo. ketimpangan
berakibat pada ketidakpastian jadwal pelayaran, proses bongkar muat,
pergudangan. di sejumlah pelabuhan indonesia timur, kapal bersandar bisa hingga
satu bulan untuk bongkar muat dan menunggu tercapainya kapasitas minimum
payload. akibatnya kerugian dan naiknya biaya. ini sebab mengapa harga semen di
papua bisa 10x lipat di makassar. sehingga harga apel malang di sumatera bisa
kalah bersaing dengan buah sejenis asal australia.
·
di belakang konsep tol laut ada tujuan yang lebih besar
daripada sekedar reduksi biaya logistik yang mencapai 27% PDB - untuk
menjembatani disparitas harga - yaitu dengan upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan. caranya adalah memindahkan sentra industri dan infrastrukturnya -
seperti pembangkit listrik dan pasokan gas - ke timur dengan rentang sebaran
sekitar zona maritim. didampingi program pemberdayaan potensi UKM unggulan
setempat. tidak cukup hanya itu, setelah infrastruktur dan dinamika industri
berkembang, maka pusat bisnis juga didorong untuk menyebar sehingga seluruh
zona menjadi pasar-pasar baru yang bukan hanya beragam tapi juga memiliki
kekuatan komoditas yang berimbang.
·
catatan: untuk memperjelas posisi daya saing, ongkos logistik
thailand 15%, malaysia 10% dan singapura 8%. pertimbangkan kondisi
geografisnya, kita memiliki tantangan yang lebih kompleks. apabila poros
maritim berjaya maka angka itu bisa kita tekan di bawah 10%! maka situasi akan
berbalik drastis, kondisi geografis justru menjadi keuntungan. inilah game
changer yang bisa kita raih apabila sebagai bangsa bertekad, disiplin,
komitmen, terus menerus mengalihkan dominasi supply chain yang semula
tergantung pada impor kini harus mengandalkan komoditas dan kekuatan pasar
dalam negeri!
·
sebagai contoh komoditas pangan, perkebunan di barat akan
dipertukarkan secara seimbang dengan hasil pertambangan dan produk perikanan di
timur. demikian juga distribusi dan lalu lintas sumber daya manusia beserta
keahliannya. maka tercipta pemerataan sosial ekonomi yang sekaligus memperkuat
persatuan dan ketahanan.
·
konsep ini sebenarnya tidak baru. pemerintahan sby - jk dan
sby - boediono juga telah merumuskan bukan hanya pendulum nusantara tetapi juga
enam koridor di dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
indonesia - MP3EI sesuai amanat UU 17/2007 tentang RPJMN. masalahnya adalah
kurang komitmen percepatan dan minim keberanian melakukan terobosan. adalah
tugas pemerintah untuk mendorong melalui alternatif upaya seperti melibatkan
swasta.
·
ide segar yang menjadi daya tarik konsep poros maritim jokowo -
jk adalah bukan hanya sekedar melanjutkan dan mempertajam konsep yang sudah
ada, tapi juga menjadikan indonesia sebagai simpul utama distribusi asia
pasifik. sebagaimana singapura yang menjadi hub perdagangan, transportasi dan
telekomunikasi. kita punya kesempatan mengambil alih peran itu dengan mengubah
dominasi supply chain yang diciptakan dari dalam negeri dengan komoditas dan
kekuatan pasar sendiri yang saling mencukupi. di era globalisasi harus jadi
tuan di negeri sendiri.
"Untuk menjadi bangsa yang kuat dan
sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari," kata Presiden RI pertama Ir.Sukarno”.
“Dengan Semangat kerja keras,
sepi ing pamrih rame ing gawe, menuju Indonesia
swasembada pangan dan kemandirian
nasional, Jayalah bangsaku, Jayalah Indonesiaku”hormat saya selaku anak bangsa
AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar, SH,SIP,MH.
Referensi / daftar pustaka:
merdeka.com Reporter
: Jonas Fredryc Tobing | Selasa, 24 Juni 2014 12:45 diupload pada hari sabtu tanggal
14 Februari 2015 pkl 12.20 wib;
nasional.kompas.com/. JAKARTA, KOMPAS.com , di upload pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015
pkl 13.20 wib;
Connie Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai
Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim’, di
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (8/10/2014);
www.kpu.go.id, nawacita (sembilan program cita-cita) yang disarikan dari situs diupload pada
hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 pkl 12.20 wib;
www.pikiran-rakyat.com/node/304559, Pikiran
Rakyat Online Kamis, 13/11/2014 - 21:04 di upload
pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 pkl 13.20 wib;
https://www.facebook.com/muhammad atau Muhammad
Salahuddien Manggalanny /posts/10203288015415630 apa itu poros maritim? tanggal 23 Juni 2014 · Daerah Khusus Ibukota Jakarta · Disunting , diupload pada hari
Sabtu 14 Februari 2015 pkl 13.42 wib;
www.tribunnews.com › Nasional › Umum , Akar Konsep Poros Maritim Dunia, Selasa, 24 Juni 2014 17:32 WIB diupload pada hari Sabtu 14 Februari 2015
pkl 13.57 wib;
